DISKON HUKUMAN KEPADA PARA KORUPTOR

Negara ini sangatlah tidak konsisten denhan apa yang diucapkannya. Beberapa tahun lalu, kata-kata “Berantas Korupsi” kerap sekali terdengar di telinga kita. Mulai dari spanduk-spanduk di jalanan hingga flayer yang ada di depan pintu rumah kita. Namun, apa yang terjadi sekarang? Pemerintah masih setengah hati dalam upaya pemberantasan korupsi. Buktinya, banyak sekali pidana korupsi yang memperoleh remisi dalam rangka HUT ke-65 RI.

Bersumber pada Kompas (21/8), tujuh terpidana korupsi mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat. Hal itu menunjukkan betapa mudahnya menjadi koruptor. Bermilyaran uang yang mampu digelapkan, namun hanya divonis  hukuman yang bahkan mendapaat “diskon” 3-5 tahun.

Nama	Dugaan Kasus	Keterangan
Beddu Amang, mantan kepala Bulog	tukar guling tanah milik Bulog sebesar Rp 20,2 milyar	Ditahan: 12 jan 2004 Vonis terakhir: 4 th Bebas bersyarat: 8 mei 2006
Nazaruddin Sjamsudin, ketua KPU	dana rekaan dan asuransi KPU sebesar Rp 13,193 milyar	Ditahan: 20 mei 2005 Vonis terakhir: 4,5 th Bebas bersyarat: 13 maret 2008
Nurdin Halid, ketua umum koperasi distribusi Indonesia	distribusi minyak goreng senilai Rp 169,7 milyar	Ditahan: 18 sep 2007 Vonis terakhir: 2 th Bebas bersyarat: 27 nov 2008
Suwarna Abdul Fatah, gubernur Kaltim nonaktif	kasuspembangunan kelapa sawit di Kaltim	Ditahan: 19 jun 2006 Vonis terakhir: 4 th Bebas bersyarat: 16 des 2008
Abdullah Putteh, Gubernur NAD non aktif	pembelian helikopter senilai Rp 3,687 milyar	Ditahan: 7 des 2004 Vonis terakhir: 10 th Bebas bersyarat: 18 nov 2009
; Syaukari HR, Bupati Kutai Kartanegara nonaktif	dana perimbangan, pembelian tanah untuk pembangunan bandara Loa Kulu, dan dana bansos senilai Rp 49,367 milyar	Ditahan: 16 maret 2007 Vonis terakhir:6 th Bebas bersyarat:grasi 15 agus 2010
Aulia Pohan, mantan deputi gubeernur BI	pengucuran dana Rp 100 milyar dari YPPI	Ditahan: 27 nov 2008 Vonis terakhir: 3 th Bebas bersyarat: 18 agus 2010

ketujuh narapidana ini mendapatkan pembebasan bersyarat yang besar sekali. Berbeda dengan Malaysia, sejak tahun 1990-an, pidana-pidana dengan tuduhan pengguna dan pengedar narkoba sampai dihukum mati, namun Indonesia sampai saat ini masih belum berani menjalankan hukuman mati karena satu alasan “HAM”. Pemberian hikuman mati masih disangka sebagai hal yang tabu di negara ini. Tapi sayang sekali apakah para koruptor itu sempat memikirkan, berapa banyak jiwa-jiwa rakyat yang terbunuh akibat tindakannya? Berapa banyak diantara mereka yang menangis sedih, tak mampu makan, bahkan hingga mengais sampah, sedangkan mereka berfoya-foya menikmati hidup mereka tanpa khawatir akan ditangkap, karena toh akan diberi potongan dari vonisnya.

Hal unik seputar masalah ini adalah perkataan dari wakil ketua DPR, Priyo Budi Santoso agar menganggap pemberian remisi terhadap Aulia Pohan dianggap wajar. Bahkan pemberian pembebasan bersyarat pun diberikan kepada mantan anggota DPR, Yusuf Edwin Faisal, yang divonis 4,5 tahun penjara, namun mendapat asimilasi dan akan bebas pada november 2010. Hal ini kontras sekali dengan tujuan pembentukan KPK, apabila pada akhirnya para koruptor mampu menghirup udara bebas lebih awal.

Sikap yang tidak tegas seperti inilah yang mengakibatkan maraknya koruptor di Indonesia. Dalam Indonesia Corruption Watch (ICW) semester I-2010, tercatat terdapat 176 kasus korupsi, yang terdiri dari 144 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan pada tahun 2009 hanya tercatat 86 kasus. Kerugian negara meningkat sebesar Rp 0,83 trilliun, dan kerugian itu terjadi dalam jangka 6 bulan.

Selama PP No. 28/2006 yang mengatur tentang pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi belum direvisi, maka dapat dipastikan jumlah koruptor di Indonesia akan bertambah tiap tahunnya. Seharusnya Peraturan Perundang-Undangan ini segera dihapus agar dapat menimbulkan effek jera bagi koruptor. Ada banyak alasan untuk menghapus PP tersebut, yaitu pertama, tindakan korupsi adalah tindakan yang melanggar HAM, sedangkan Indonesia adalah negara berlandaskan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai HAM, kedua, pemberian remisi adalah tindakan yang berlawanan dengan gerakan antikoruptor, ketiga, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih dari KKN akan terhambat, keempat, menyurutkan perjuangan para pejuang antikoruptor, kelima, perjuangan dan pengorbanan  yang dihelakkan oleh Bibit-Chandra menjadi sia-sia.